Serikat Buruh Minta Penetapan UMK Semarang 2021 Berdasarkan KHL

oleh -
Audiensi Perwakilan serikat buruh dengan Komisi D DPRD Kota Semarang terkait standar upah minimun kota (UMK) pada tahun 2021, Kamis (3/9/2020).(kj)

SEMARANG, Kontenjateng.com – Ketua DPD Ferderasi Kesatuan Serikat Pekerja Nasional (FKSPN) Kota Semarang, Heru Budi Utoyo mengatakan bahwa pihaknya mendesak agar penetapan UMK 2021 harus mengacu survey Kebutuhan Hidup Layak (KHL) di Kota Semarang.

Hal tersebut disampaikan saat audiensi Perwakilan serikat buruh dengan Komisi D DPRD Kota Semarang terkait standar upah minimun kota (UMK) pada tahun 2021, Kamis (3/9/2020).

Menurut Heru, pertumbuhan ekonomi saat ini minus diangka 5,32 persen. Jika penetapan UMK berdasarkan acuan PP 78 Tahun 2015, dikhawatirkan UMK bisa mengalami penurunan.

“Dampak dari adanya pandemic saat ini jangan dijadikan alasan memberikan upah buruh dengan nilai yang rendah, sehingga kesejahteraan buruh yang dipertaruhkan,” katanya.

Heru menjelaskan, bahwa pihaknya telah menyampaikan beberapa konsep penetapan UMK. Misalnya dengan mengacu pada KHL yang sebelumnya telah memiliki data dan dasar, semuanya pun telah disampaikan untuk kemudian diperjuangkan.

Semakin dekatnya masa kampanye dan cuti kepala daerah, dikhawatirkan pejabat sementara (PJ) tidak bisa memahami keinginan buruh.

“Jelang Pilkada ini, nanti Walikota Seamrang untuk sementara waktu akan dijabat oleh penjabat sementara. Sehingga kami mendesak DPRD Kota Semarang bisa mengawal perjuangan buruh,” tegasnya.

Sementara itu, lanjut Heru berdasarkan hasil survey gabungan serikat pekerja di Kota Semarang pada Juli-Agustus 2020, KHL di Kota Semarang rata-rata mencapai Rp 2,8 juta.  Selain itu, pihaknya juga sudah mencoba untuk menjalin komunikasi dengan Apindo melalui dewan pengupahan.

“Sampai saat ini belum ada respin dari Apindo. Kami khawatir dengan alasan pandemi, upah buruh tidak dinaikkan. Padahal dengan menaikkan upah buruh, daya beli masyarakat akan naik,” tambahnya.

Disisi lain, Sekretaris Komisi D DPRD Kota Semarang, Anang Budi Utomo mengaku memahami keinginandan usulan buruh.

Menurut Politisi Partai Golkar ini, saat pandemi kebutuhan buruh semakin berat. Bahkan dari data yang ada, sekitar 12 ribu pekerja industry di Kota Semarang menjadi korban PHK.

“Jumlah ini 6 ribu sekian adalah orang Semarang. Kami meminta agar dewan pengupahan, buruh, pengusaha dan pemerintah bisa bertemu dan memformulasikan besaran UMK sesuai dengan peraturan yang ada,” paparnya.

Menurut dia, meski menggunakan perhitungan dari PP 78 Tahun 2015, lanjut Anang, pertumbuhan ekonomi yang dipakai adalah ada pada kwartal III dan IV tahun 2019, serta kwartal I dan II tahun 2020 ini. Selain itu, penetapan yang dilakukan Gubernur juga berpihak pada kebutuhan fisik minimum.

“Saya yakin pasti ada kenaikan, karena angkanya tidak terlalu turun, angkanya bisa naik sampai empat persen. kami siap memfasilitasi, mengundang Apindo, buruh, pemerintah dan dewan pengupahan,” tambahnya. (bg/kj)