Pemkot Semarang Hapus Sanksi Administrasi Denda Pajak PBB

oleh -
Walikota Semarang Hendrar Prihadi.(doc)

SEMARANG, Kontenjateng.com – Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang mengeluarkan kebijakan terkait dengan keringanan penghapusan sanksi administrasi denda pajak dan pengurangan pokok ketetapan piutang tunggakan PBB.

Kebijakan tersebut diberlakukan mulai 1 September 2020 hingga 31 Desember 2020 mendatang.

Terkait hal itu, Walikota Semarang Hendrar Prihadi mengatakan, kebijakan tersebut merupakan bentuk komitmen Pemerintah Kota Semarang untuk membantu meringankan beban ekonomi masyarakat pada masa pandemi Covid-19.

“Keringanan ini harapannya dapat semakin meringankan beban ekonomi warga Kota Semarang di tengah pandemi Covid,”bkata Walikota, Minggu (30/8/2020).

Hendi juga menjelaskan jika penghapusan denda akan diberikan untuk masa pajak sampai dengan tahun 2019.

Sedangkan untuk pengurangan pokok piutang tunggakan PBB diberikan dengan besaran pengurangan berjenjang mulai 50 hingga 10%.

Pemberian pengurangan tersebut diberlakukan bagi masa pajak tahun 2015 hingga 2019 dengan perhitungan sebagai berikut :

a. Piutang Tahun 2015 diberikan sebesar 50 % (lima puluh persen);
b. Piutang Tahun 2016 diberikan sebesar 40 % (empat puluh persen);
c. Piutang Tahun 2017 diberikan sebesar 30 % (tiga puluh persen);
d. Piutang Tahun 2018 diberikan sebesar 20 % (dua puluh persen);
e. Piutang Tahun 2019 diberikan sebesar 10 % (sepuluh persen).

Sebelumnya, Hendi juga telah melakukan sejumlah kebijakan pengurangan dan penundaan pembayaran pajak. Di antaranya keringanan penundaan setoran pajak untuk hotel, restoran, dan tempat hiburan, serta diskon PBB bagi pembayaran masa pajak tahun 2020. Ditambah lagi denda keterlambatan pembayaran PBB yang jatuh tempo Tahun 2020 juga akan dihapus.

Adanya berbagai kebijakan tersebut, diharapkan Hendi dapat meringankan masyarakat dan pelaku usaha khususnya dalam menghadapi tekanan ekonomi saat ini.

Dirinya juga berkomitmen kuat untuk terus mengupayakan kebijakan – kebijakan yang berpihak pada upaya mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat.

Untuk memudahkan pembayaran, pihaknya juga telah menyiapkan beberapa alternatif pembayaran online melalui aplikasi Gopay, Tokopedia, Indomaret serta jaringan perbankan yakni Bank Jateng, Mandiri, BNI dan BTN.

Sedangkan bagi wajib pajak yang ingin melakukan pembayaran secara offline akan tetap dilayani melalui Pos Pelayanan PBB wilayah I-IV dan Kantor Bapenda di kompleks Balaikota.(KJ)