Ini Program Kerja BPPH Pemuda Pancasila Kota Semarang, Anggota Tersangkut Hukum Jadi Perhatian

oleh -
Pengurus harian BPPH Pemuda Pancasila Kota Semarang melakukan salam komando usai memberikan keterangan pers di Hans Kopi, Jalan Veteran, Kota Semarang, Kamis (3/9/2020).(kj)

SEMARANG, Kontenjateng.com – MPC Pemuda Pancasila Kota Semarang telah melantik pengurus Badan Penyuluhan dan Pembelaan Hukum (BPPH) Pemuda Pancasila (PP) Kota Semarang periode 2020-2023.

Dalam kesempatan itu, Imam Setiadi dilantik sebagai Ketua dan Achmad Teguh Wahyudin sebagai sekretaris. Lalu apa program kerja yang akan dijalankan selama satu periode mendatang?

Ketua BPPH Pemuda Pancasila Kota Semarang, Imam Setiadi mengatakan, telah menyiapkan sejumlah program. Yaitu memberikan pelatihan bagi kader dan anggota Pemuda Pancasila untuk hal-hal yang berkaitan dengan keterampilan bidang hukum.

“Kami mendorong setiap anggota dan kader untuk mengikuti berbagai pelatihan keterampilan hukum untuk meningkatkan kemampuan dan kompetensi di bidang praktisi hukum,” katanya, Kamis (3/9/2020).

Selain itu, BPPH juga akan memberikan pembelaan dan bantuan hukum kepada masyarakat golongan ekonomi menengah ke bawah terutama kepada anggota dan kader.

Program itu, menurutnya, sangat diperlukan mengingat saat ini beberapa anggota Pemuda Pancasila Kota Semarang tersangkut kasus hukum dan masih dalam proses di persidangan.

“Kasus hukum yang dialami anggota itu menjadi perhatian khusus kami. Karenanya, selain memberikan pembelaan kepada mereka, juga diperlukan penyuluhan untuk meningkatkan kesadaran hukum para kader dan anggota,” jelasnya.

Program lainnya, katanya, diperlukan adanya peningkatan kualitas para advokat yang tergabung dalam BPPH. Hal itu dikarenakan tingkat kesulitan kasus yang didampingi semakin rumit, seperti kasus terkait ITE dan cyber crime.

Sekretaris BPPH Pemuda Pancasila Kota Semarang, Achmad Teguh Wahyudin menambahkan, selain berbagai program tersebut, masih ada beberapa program lain yang menjadi tugas BPPH selama periode 2020-2023.

Yaitu, mengadakan kegiatan ilmiah di antaranya diskusi atau talk show atau kegiatan lainnya yang bermaksud dan bertujuan untuk peningkatan kompetensi anggota dan kader organisasi di bidang hukum dan penegakan serta supremasinya.

Kemudian, menjalin dan meningkatkan jaringan (networking) kerjasama dengan berbagai instansi pemerintah, baik tingkat pusat maupun daerah, khususnya instansi penegak hukum.

“Yang tak kalah penting adalah memberikan sumbangsih kepada pemerintah demi tercapainya penegakan dan supremasi hukum di Negara Kesatuan Republik Indonesia,” tambahnya. (zc/kj)