Dewan Minta Pemerintah Batasi Impor Bawang Putih untuk Lindungi Petani

oleh -
Ilustrasi bawang putih.(ist)

BREBES, Kontenjateng.com –  Sekretaris Komisi B DPRD Jawa Tengah (Jateng) Muhammad Ngainirrichadl mengatakan, bahwa pihaknya mendorong pemerintah untuk membatasi impor bawang putih.

“Kami meminta pemerintah untuk melakukan pembatasan impor, karena sangat berpotensi merugikan para petani lokal, seperti petani bawang di Kabupaten Tegal dan Brebes,” katanya, Kamis (10/9/2020).

Menurutnya, saat ini petani bawang putih Kabupaten Tegal dan Brebes mengalami kesulitan penjualan.

“Pembatasan impor bawang putih ini sangat perlu. Sepanjang didalam negeri mampu mengcover kebutuhan bawang putih , impor tesebut tidak usah atau sangat dibatasi. Karena berdasarkan data tahun 2018 kita masih surplus bawang putih,” ungkapnya.

Pihaknya juga meminta pemerintah melakukan kajian komprehensip, terkait kebutuhan bawang di Indonesia.  Jika nantinya masih tercukupi dari dalam negeri , kebijakan impor menjadi sebuah alternatif.

“Saat ini daerah yang  menanam bawang putih  di Jawa Tengah, selain  Kabupaten Tegal dan Brebes, juga Kabupaten Temanggung dan Wonosobo,” kata dia.

Sebelumnya, Kelompok petani bawang putih Desa Tuel, Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal, kebingungan menjual hasil panen . Pasalnya, hasil panen tahun 2019 sebanyak 30 ton yang sudah menjadi benih saja masih belum terserap.

Ketua Kelompok Tani Bawang Putih Desa Tuel  Ahkmad Maufur (37) mengatakan, panen bawang putih di masa pandemi secara budidaya tidak terdampak. Hanya saja tanaman bawang putih sangat bergantung kepada kebijakan dari pemerintah.

Dijelaskannya, kebijakan pemerintah terkait dengan Rekomendasi Impor Produk Hortikultura (RIPH) sangat merugikan petani.

“Tadinya importir wajib untuk tanam bawang putih dulu, setelah itu importir baru bisa mendapatkan RIPH. Sedangkan kebijakan sekarang terbalik. Kebijakan Pemerintah yang baru, bahwa importir diperbolehkan impor dulu, setelah itu wajib tanam dengan tenggang waktu satu tahun,” jelasnya.

“Kebijakan pemerintah yang baru tersebut sangat berdampak bagi petani bawang putih. Yang tadinya hasil panen bawang putih kami dijadikan benih yang kemudian kami suplai ke beberapa daerah tapi, karena penyerapan sangat lemah jadi, hampir hasil produksi kami tidak laku,” kata dia.

Saat ini sebanyak 30 ton lebi benih bawang putih di Desa Tuel yang tidak terserap dengan kondisi sudah banyak yang keropos.

“Hasil yang saat ini dipanen dari petani kami beli tapi, kami tidak tahu mau dijual kemana. Hal itu karena kalau mau dijadikan benih kami belum jelas kedepannya mau seperti apa. Bawang putih yang sudah menjadi benih hasil panen 2019 saja masih belum terserap,” tutur Maufur.(ar/kj)