BPKP Jateng Temukan Kerugian Negara Rp 5,727 Miliar dalam Kasus KPR Fiktif Bank Mandiri Semarang

oleh -
Sidang kasus KPR fiktif Bank Mandiri Cabang Semarang di Pengadilan Negeri (PN) Semarang, Selasa (8/9/2020).(kj)

SEMARANG, Kontenjateng.com – Sidang kasus KPR fiktif Bank Mandiri Cabang Semarang dengan terdakwa Donny Iskandar Sugito Utomo alias Edward Setiadi kembali digelar di Pengadilan Negeri (PN) Semarang, Selasa (8/9/2020).

Dalam sidang itu, jaksa Kejari Kota Semarang menghadirkan saksi ahli dari auditor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Jateng, Adi Prasetya Musa.

Dalam keterangannya, Adi Prasetya Musa mengatakan, telah melakukan audit kerugian negara dalam kasus tersebut berdasarkan permintaan dari penyidik Kejari Kota Semarang. Audit dilakukan hanya berdasarkan dokumen dan barang bukti dari penyidik.

“Dari audit, terdapat kerugian negara dalam hal ini Bank Mandiri Semarang senilai Rp 5,727 miliar,” katanya dalam sidang yang dipimpin ketua majelis hakim Arkanu.

Kerugian tersebut dihitung dari nilai pencairan KPR pertama Rp 4,5 miliar untuk 2 unit ruko dan KPR kedua Rp 1,898 miliar untuk 1 unit ruko. Nilai pencairan tersebut dikurangi provisi Rp 45,5 juta untuk KPR pertama dan Rp 19,8 juta untuk KPR kedua.

“Kemudian dikurangi lagi dengan cicilan pokok yang sudah dibayar sebesar Rp 605 juta. Sehingga total total kerugian menjadi Rp 5,727 miliar itu,” ujarnya.

Ia mengakui, jika penghitungan kerugian itu tak mempertimbangkan adanya pembayaran yang dilakukan oleh terdakwa Donny Iskandar Sugito Utomo alias Edward Setiadi selaku kreditur.

Selain itu, juga tak mempertimbangkan keberadaan ruko yang menjadi agunan atas pencairan KPR dan saat ini sudah dikuasai oleh Bank Mandiri dan belum terjual sampai sekarang.

“Kami tak menghitung jika agunan sudah dikuasai Bank Mandiri. Kalau nanti sudah terjual, hasil penjualan masuk dalam tindak lanjut dari pengembalian kerugian negara,” paparnya.

Ia juga menyampaikan jika menemukan beberapa penyimpangan dalam pencairan KPR Bank Mandiri Semarang itu. Penyimpangan yang dimaksud mulai dari pengajuan hingga persetujuan KPR.

“Kreditur memakai identitas palsu, kreditur melakukan mark up dari transaksi ruko, memberikan info uang muka yang tak sesuai, rekomendasi yang rak sesuai kondisi riil, kreditur juga melakukan perubahan bentuk agunan,” tambahnya.

Perlu diketahui, dari dakwaan jaksa disebutkan kasus KPR fiktif Bank Mandiri Semarang tersebut, terjadi pada 2016. Terdakwa Edward Setiadi mendapat fasilitas kredit sebesar Rp 4,5 miliar dan Rp 1,898 miliar.

Namun kredit tersebut bertentangan dengan peraturan yang ada di Manual Product Credit Segmen Consumer. Ada ketidaksesuaian prosedur dalam pelaksanaannya yaitu terkait verifikasi penghasilan dan investasi.

Petugas Bank Mandiri tidak melakukan OTS ke rumah calon kreditur yaitu Edward Setiadi. Oleh karena itu, KTP dan NPWP pribadi terdakwa Edward Setiadi dipalsukan dan tidak diketahui petugas.

Tak hanya itu, kredit yang dilakukan tidak ada uang muka atau berkas uang muka dipalsukan oleh terdakwa. Bahkan, penilaian jaminan kredit juga lebih besar dari nilai aslinya.

Dalam perjalanannya, terdakwa tidak dapat melunasi hutangnya tersebut dan kredit dinyatakan macet sehingga merugikan keuangan negara dalam hal ini Bank Mandiri Cabang Semarang. (zc/kj)