Bawaslu Kota Semarang Gelar Sosialisasi Netralitas ASN

oleh -
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Semarang gelar sosialisasi Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) bagi Lurah se-Kota Semarang, Rabu (16/9/2020).(ist)

SEMARANG, Kontenjateng.com – Tingkatkan kesadaran untuk tetap menjaga netralitas selama Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota (Pilwakot) Semarang 2020, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Semarang gelar sosialisasi Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) bagi Lurah se-Kota Semarang, Rabu (16/9/2020).

Sosialisasi tersebut mencakup paparan terkait peraturan perundang-undangan terbaru mengenai netralitas ASN dengan ketentuan sanksi didalamnya.

Terkait hal itu, Ketua Bawaslu Kota Semarang Muhammad Amin mengatakan, Bawaslu Kota Semarang mengajak ASN Lurah se-Kota Semarang sebagai pelayanan publik yang paling masif berhubungan dengan masyarakat, untuk tetap menjaga netralitas dalam pelaksanaan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2020.

“Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2020 ini, Bawaslu menekankan kepada Lurah untuk tetap menjaga netralitasnya, karena merupakan elemen pemerintah terdepan yang berhubungan langsung dengan masyarakat,” katanya.

Sementara Sekretaris Daerah Kota Semarang Iswar Aminuddin menyampaikan, bahwa semua ASN dapat menjaga kebersamaan dan jiwa korps dalam menyikapi situasi politik. Selain itu, tidak terpengaruh untuk melakukan kegiatan yang mengarah pada keberpihakan pada salah satu Pasangan Calon Kepala Daerah.

“Kami sampaikan ASN wajib Netral dalam Pilkada 2020 dan harus menjaga marwah jiwa korps serta tidak menunjukkan keberpihakan. Semisal di media sosial berupa like, share atau komentar bahkan terdapat larangan foto bersama dengan salahsatu pasangan calon disertai gerakan simbol tangan tertentu sebagai bentuk dukungan,” katanya.  

Senada Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, Sri Wahyu Ananingsih menekankan, substansi dalam Keputusan Bersama Menpan RB, Mendagri, Kepala BKN, Ketua KASN dan Ketua Bawaslu No. 05/2020, No.800-2836/2020, No. 167/KEP/2020, No. 6/SKB/KASN/9/2020  tentang Pengawasan Netralitas ASN dalam Penyelenggaraan Pilkada 2020, untuk menjadi pedoman dalam menjalankan tugas jabatannya agar tidak terjerumus pada tindakan yang berpotensi tidak netral.

“Perlu di perhatikan dalam Keputusan Bersama Menpan RB, Mendagri, Kepala BKN, Ketua KASN, dan Ketua Bawaslu tentang Pengawasan Netralitas ASN dalam Penyelenggaraan Pilkada 2020, bahwa sudah diputuskan bersama terkait dengan Pembentukan Satgas pengawasan netralitas ASN. Yakni untuk melakukan pengawasan dan penanganan dugaan pelanggaran netralitas ASN serta mengikat pada Pejabat Pembina Kepegawaian dalam hal menindaklanjuti rekomendasi dari KASN,” jelasnya.(ar/kj)